Sunday, October 5, 2014

Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Negara Kesatuan Republik Indonesia

“Hai guys,..... ekonomi kelas x .blogspot.com kali ini akan membahas tentang Pengertian Bank. Postingan  ini diharapkan dapat membantu kalian semua Mendeskripsikan serta menyajikan peran dan produk dari bank, lembaga keuangan bukan bank, OJK dan bank sentra.”

A. Pengertian Bank Indonesia

Pengertian Bank Indonesia sebagai Bank Sentral menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 menjelaskan sebagai berikut. Yang dimaksud dengan Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the resort. *Penjelasan,Pasal 4 Ayat 1

B. Sejarah Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral didirikan delapan tahun setelah proklamasi, tepatnya pada tanggal 1 Juli 1953. Pendirian Bank Indonesia ini didasarkan pada Undang-undang Pokok Bank Indonesia atau UU No. 11 Tahun 1953. Bank Indonesia merupakan hasil nasionalisasi dari de Javasche Bank, yaitu Bank Belanda yang pada masa kolonial diberi tugas oleh Pemerintah Belanda sebagai bank sirkulasi di Hindia Belanda. Riwayat de Javasche Bank inilah yang menjadi cikal bakal dari lahirnya Bank Indonesia. Kalau melihat dari usia, de Javasche Bank sendiri sudah lebih dari 172 tahun karena didirikan pada tahun 1828 dan dahulu berfungsi sebagai bank sirkulasi, selain juga melakukan kegiatan komersial. De Javasche Bank kemudian ditetapkan menjadi Bank Sentral pada tahun 1949 berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar. Namun sebagai bank sentral saat itu, de Javasche Bank juga tetap melakukan kegiatan komersial.

Pada tahun 1953, de Javasche Bank dinasionalisasikan menjadi Bank Indonesia yang juga ditetapkan sebagai bank sentral. Dengan peran ganda yang dilakukan Bank Indonesia pada masa itu, yaitu sebagai bank sentral dan bank komersial  mengakibatkan perkembangan moneter yang tidak sehat bagi perkembangan perekonomiannya. Akhirnya pada tahun 1968 melalui Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang bank sentral, peran Bank Indonesia diubah lagi dan didudukkan secara resmi sebagai bank sentral. Hal ini berarti Bank Indonesian sudah tidak melakukan kegiatan komersial lagi selain menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Selanjutnya Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi, karena di dalamnya terdapat beberapa ketentuan yang memungkinkan campur tangan dari pihak luar yang pada gilirannya menyebabkan kebijakan yang diambil menjadi tidak efektif.

Pada tanggal 17 Mei 1999 lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagai pengganti UU Nomor 13 Tahun 1968 yang memberikan status dan kedudukan kepada Bank Indonesia sebagai suatu bank sentral yang independen dan bebas dari campur tangan pihak luar termasuk pemerintah.

Dengan independensi yang dimilikinya maka Bank Indonesia tidak lagi memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Presiden sebagaimana undang- undang terdahulu, melainkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan Gubernur Bank Indonesia bukan anggota kabinet. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dalam melaksanakan tugasnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan Gubernur ini terdiri atas seorang Gubernur dan seorang Deputi Gubernur Senior. Sedangkan Deputi Gubernur Senior beranggotakan dan sekurang-kurangnya 4 (empat) dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputi Gubernur. Untuk dapat diangkat sebagai anggota dewan gubernur harus memenuhi persyaratan antara lain:
  • Warga Negara Indonesia
  • Memiliki akhlak dan moral yang tinggi
  • Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan atau hukum.

Organisasi Bank Indonesia secara keseluruhan terdiri atas 28 direktorat/ biro, 37 kantor Bank Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah RI, dan 4 kantor perwakilan yang ada di New York, London, Tokyo, dan Singapura.

C. Fungsi dan Tujuan Bank Indonesia

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa yang tercermin dari laju inflasi, serta menjaga kestabilan terhadap mata uang negara lain yang diukur dan tercermin pada perkembangan nilai tukar atau kurs mata uang. Untuk mencapai tujuan di atas, Bank Indonesia mempunyai 3 tugas pokok dan fungsi yaitu:

1. Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, melalui:
  • Kebijakan operasi pasar terbuka, yaitu menjual SBI (Sertifikat Bank Indonesia) untuk mengurangi jumlah uang yang beredar atau membeli surat berharga dari masyarakat untuk menambah jumlah uang yang beredar.
  • Kebijakan diskonto, yaitu kebijakan untuk menentukan tingkat suku bunga kredit bank umum, apabila suku bunga terhadap bank umum dinaikkan, tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, sebaliknya jika bunga diturunkan maka tujuannya untuk menambah uang yang beredar di masyarakat.
  • Kebijakan cash ratio/CAR yaitu cadangan wajib minimum yang harus ditaati oleh bank umum, kebijakan ini ditempuh untuk mengendalikan uang yang beredar di masyarakat. Dengan menaikkan cash ratio maka uang yang beredar akan berkurang.
  • Kebijakan pengaturan kredit dan pembiayaan. Dalam kebijakan ini Bank Indonesia dapat menaikkan ataupun menurunkan batas maksimum (pagu) pemberian kredit/pembiayaan.

2. Bank Indonesia mengatur dan menjaga kelancaran sistem moneter. Hal ini dilakukan Bank Indonesia dengan jalan :
  • melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan sistem pembayaran seperti transfer dana dalam nilai yang besar dan lain jenisnya;
  • mewajibkan penyelenggara sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
  • menetapkan penggunaan alat pembayaran;
  • mengatur sistem kliring (transaksi antarbank) dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing;
  • menetapkan macam, harga, dan ciri uang yang akan dikeluarkan; bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah.
  • Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk me- ngeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan me- musnahkan uang kartal dari peredaran. Bank Indonesia mempunyai hak tunggal (hak otroi) untuk mencetak uang dan mengedarkan uang kartal.

3) Bank Indonesia mengatur dan mengawasi bank lain.
Bank Indonesia sering juga disebut banknya para bank (banker's of bank), maksudnya Bank Indonesia merupakan sumber pinjaman ataupun tempat menyimpan uang dari bank-bank umum, sehingga bank Indonesia hanya melayani nasabah bank, bukan perorangan. Dalam tugasnya mengatur dan mengawasi bank lain, BI mempunyai tugas:
  • memberikan dan mencabut izin usaha bank,
  • memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank,
  • memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank,
  • memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu,
  • melakukan pengawasan dan pemeriksaan langsung maupun tidak langsung, secara berkala maupun mendadak terhadap perusahaan induk, perusahaan cabang, dan pihak terkait dari bank umum,
  • mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank,
  • mengawasi kegiatan bank umum dan lembaga keuangan lainnya.

4) Tugas lain Bank Indonesia
Tugas lain Bank Indonesia yang tidak kalah pentingnya adalah mengatur dan menyelenggarakan sistem pembayaran. Antara lain dengan jalan memperluas, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran giral serta menyelenggarakan kliring antarbank. Mengatur dan melaksanakan sistem pembayaran, yang mencakup sekumpulan kesepakatan, aturan, standar, dan prosedur yang digunakan dalam mengatur peredaran uang antarpihak dalam melakukan kegiatan ekonomi dan keuangan dengan menggunakan instrumen pembayaran yang sah.
Sistem pembayaran berlangsung baik secara tunai maupun nontunai. Sistem pembayaran tunai menyangkut pencetakan dan peredaran uang agar jumlah denominasi, kelayakan, maupun keamanan uang sebagai alat pembayaran yang sah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan berbagai aktivitas ekonomi. Sementara itu, sistem pembayaran nontunai menyangkut peredaran uang yang pada umumnya dalam bentuk giral dan produk-produk perbankan lainnya, baik melalui proses kliring antarbank maupun memakai kartu kredit.
Program pengembangan sistem pembayaran nasional yang telah dikembangkan, antara lain. Sistem Kliring Elektronik Jakarta (SKEJ), Penetapan Jadwal Kliring T + O, Bank Indonesia Layanan Informasi dan Transaksi antarbank secara Elektronis (BI-LINE), Sistem Real Time Gross Settlement (RTGS), dan Sistem Transfer Dana dalam US dolar.

Sumber :

Eko, Yuli. 2009. Ekonomi 1 : Untuk SMA dan MA Kelas X. Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional 

No comments: